Legalitas KOWANI Provinsi Maluku Utara

Dasar hukum dan status Kongres Wanita Indonesia Provinsi Maluku Utara sebagai organisasi resmi berbadan hukum yang disahkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Berbadan Hukum 3 Dokumen Hukum Sah sejak 1972

Dasar Hukum & Status Organisasi

KOWANI Provinsi Maluku Utara merupakan organisasi resmi yang berbadan hukum dan telah disahkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Status legalitas ini menjadi dasar kewenangan organisasi dalam menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah.

Dokumen legalitas KOWANI Provinsi Maluku Utara
Dokumen legalitas dan arsip organisasi KOWANI Provinsi Maluku Utara.

Dokumen Legalitas

Akta Notaris Pendirian

Akta pendirian KOWANI Provinsi Maluku Utara disahkan oleh Notaris Provinsi Maluku Utara pada tahun 1972.

1972Notaris Provinsi Maluku Utara

Surat Keputusan Wali Provinsi Maluku Utara

SK Wali Provinsi Maluku Utara tentang pengesahan kepengurusan KOWANI Provinsi Maluku Utara periode 2024–2029.

2024Pemkot Provinsi Maluku Utara

Anggaran Dasar & Rumah Tangga (AD/ART)

AD/ART KOWANI Provinsi Maluku Utara yang menjadi pedoman kerja organisasi, disusun dan disahkan pada 2024.

2024Dokumen Organisasi

Surat Terdaftar Ormas

Pencatatan sebagai organisasi kemasyarakatan di Kesbangpol Provinsi Maluku Utara.

2024Kesbangpol Provinsi Maluku Utara

Status Organisasi

KOWANI Provinsi Maluku Utara berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan terdaftar di Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan kedudukan di Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara. Organisasi ini merupakan bagian dari KOWANI tingkat nasional dan KOWANI Provinsi Provinsi Maluku Utara.

Kewenangan Organisasi

  • Mitra strategis Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam program pemberdayaan perempuan.
  • Penyelenggara program pendidikan, pelatihan, dan kesehatan masyarakat.
  • Pengelola keanggotaan organisasi wanita di tingkat kota.
  • Representasi perempuan Provinsi Maluku Utara di forum daerah dan nasional.

Legalitas dalam Angka

4
Dokumen Hukum
53
Tahun Sah
8
Periode Kepengurusan
52
Organisasi Anggota

Kronologi Legalitas

1972

Akta Pendirian

Akta notaris pendirian KOWANI Provinsi Maluku Utara disahkan.

1990

Pembaruan AD/ART

AD/ART diperbarui menyesuaikan perkembangan organisasi.

2010

Pencatatan Ulang Ormas

Pencatatan ulang sebagai organisasi kemasyarakatan sesuai UU Ormas.

2024

SK Kepengurusan Baru

SK Wali Provinsi Maluku Utara tentang pengesahan kepengurusan periode 2024–2029.

Dokumentasi Legalitas

Dokumen legalitas KOWANI Provinsi Maluku Utara dapat diunduh di halaman Publikasi atau dilihat langsung di sekretariat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah KOWANI Provinsi Maluku Utara berbadan hukum?

Ya, KOWANI Provinsi Maluku Utara adalah organisasi berbadan hukum dengan akta notaris dan surat keputusan Wali Provinsi Maluku Utara.

Di mana dapat melihat dokumen legalitas?

Dokumen legalitas dapat diunduh di halaman Publikasi atau dilihat di sekretariat KOWANI Provinsi Maluku Utara.

Sejak kapan KOWANI Provinsi Maluku Utara sah secara hukum?

KOWANI Provinsi Maluku Utara sah secara hukum sejak tahun 1972 melalui akta notaris pendirian.

Siapa yang mengesahkan kepengurusan?

Kepengurusan KOWANI Provinsi Maluku Utara disahkan oleh Wali Provinsi Maluku Utara melalui Surat Keputusan.